Krisis pencemaran air di berbagai daerah aliran sungai akibat masuknya bahan kimia berbahaya kini telah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia secara tegas menuntut segera dilakukannya Pemulihan DAS Kuantan Tercemar Merkuri yang diakibatkan oleh maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin. Kandungan logam berat tersebut telah merusak ekosistem perairan dan mengancam keselamatan kesehatan warga yang mengandalkan air sungai untuk kebutuhan harian. Melalui investigasi lapangan yang dikoordinasikan bersama jaringan regional seperti WALHI Bima, organisasi lingkungan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menetapkan status darurat pemulihan ekologis.

Akar permasalahan dari bencana ekologis ini bersumber dari penggunaan zat kimia beracun secara sembarangan oleh para penambang liar tanpa pengawasan ketat. Limbah limbah merkuri tambang ilegal dibuang langsung ke badan sungai tanpa melalui instalasi pengolahan air limbah, sehingga mencemari rantai makanan biota akuatik. Dibandingkan dengan wilayah sungai lain yang masih terjaga, kondisi DAS Kuantan mengalami degradasi kualitas air yang sangat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Jika pembiaran ini terus berlanjut, akumulasi racun logam berat akan memicu gangguan kesehatan kronis bagi generasi mendatang di wilayah pesisir aliran sungai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, negara memiliki kewajiban mutlak untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup yang rusak akibat pencemaran. Desakan agar segera direalisasikannya Pemulihan DAS Kuantan Tercemar Merkuri merupakan wujud nyata penegakan hukum administratif terhadap kejahatan lingkungan. Pemerintah daerah dituntut untuk tidak tinggal diam dan segera menghentikan sumber utama pencemaran di hulu sungai. Langkah pemulihan ini harus mencakup pembersihan sedimen sungai tercemar serta penyediaan sumber air bersih alternatif bagi warga.

Tuntutan keras ini mendapat dukungan luas dari berbagai lembaga riset independen, akademisi bidang toksikologi, serta komunitas masyarakat adat setempat. Banyak pihak mengecam lambatnya tindakan tanggap darurat dari instansi berwenang dalam membersihkan endapan logam berat di dasar sungai. Dukungan nyata dari simpul wilayah seperti WALHI Mataram memperkuat desakan moral agar pelaku usaha tambang ilegal segera diadili secara pidana. Para aktivis menegaskan bahwa pembiaran terhadap pencemaran merkuri adalah bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia atas air bersih.

Dalam tataran implementasi di lapangan, tim advokasi lingkungan bersama warga melakukan pengambilan sampel air secara berkala untuk memantau tingkat konsentrasi racun. Data laboratorium independen tersebut diserahkan kepada kementerian lingkungan hidup sebagai dasar hukum mendesak alokasi anggaran pemulihan ekosistem. Langkah nyata penekanan ini terbukti berhasil memasukkan wilayah DAS Kuantan ke dalam daftar prioritas pemulihan nasional. Konsistensi dalam mengawal penanganan pencemaran air sungai menjadi kunci utama penyelamatan ekoregion Sumatera.

Secara keseluruhan, desakan terstruktur untuk mempercepat Pemulihan DAS Kuantan Tercemar Merkuri merupakan keharusan mutlak guna menghentikan ancaman krisis kesehatan publik. Pemulihan fungsi ekologis sungai tidak boleh ditunda-tunda demi menyelamatkan kelangsungan hidup flora, fauna, dan masyarakat sekitar. Pengawasan serta tekanan publik berkelanjutan dari jaringan pejuang lingkungan seperti WALHI Kupang akan terus digelorakan demi terciptanya kesehatan lingkungan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.